Suasana panas nan menegangkan mulai terasa menjelang pilkada serentak tahun 2017.
Pilkada yang merupakan hajatan demokrasi tingkat daerah dengan segala dinamika politiknya memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Pilkada Serentak kali ini dipastikan akan lebih semarak, karena keikutsertaan Provinsi DKI Jakarta.
Dikutip dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), DKI Jakarta bersama 100 daerah lainnya (6 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten) akan menjadi daerah partisipan pada pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017 nanti. Sebagai ibu kota negara, tentu Jakarta akan menjadi pusat perhatian percaturan politik nasional. Hal ini dibuktikan dengan intensifnya pemberitaan media massa tentang pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang telah melibatkan tiga nama besar tokoh politik Indonesia.
Ibarat pemilihan presiden, hampir seluruh masyarakat Indonesia merasakan panasnya atmosfer persaingan para calon. Keterlibatan DKI tentu akan membuat persaingan politik semakin ketat. Namun yang terpenting, hal ini harus diantisipasi agar tidak sampai terjadi konflik horizontal yang bisa mengancam stabilitas nasional (Tajuk KORAN SINDO, 24/9/16).
Terlepas dari hiruk-pikuk panasnya iklim pilkada, warga Jakarta dan daerah lainnya harus tetap dingin dalam merayakan pesta demokrasi tersebut. Jangan sampai mereka terjebak pada fanatisme seremonial belaka. Warga harus tetap sadar bahwa esensi dari sebuah pemilihan, yaitu hanya untuk mencari sosok pemimpin yang berkualitas.
Pemimpin yang diharapkan mampu membawa daerahnya menjadi lebih baik. Jangan sampai acara yang menghabiskan banyak dana rakyat ini berakhir dengan sia-sia. Perlu kita ingat, memilih pemimpin merupakan kewajiban bagi warga di suatu negara/ daerah yang berdemokrasi.
Peran aktif warga tidak terbatas pada saat masa kampanye atau ketika di bilik suara saja, yang terpenting adalah berpartisipasi mengawal roda pemerintahan setelah proses pemilihan berlangsung, karena “Setiap pemilihan tiba” kata Yudi Latif, “mestinya menjadi momen perhitungan, apakah perjalanan demokrasi mengalami gerak maju atau mundur.” Dikatakan maju apabila terjadi kepuasan masyarakat dalam budaya politik dengan terciptanya pemilihan yang luber dan jurdil.
Indikator lainnya yaitu dihasilkannya pemimpin yang ideal. Pemimpin ideal adalah yang segala ide, ucapan, dan tingkah lakunya senantiasa setia kepada rakyat. Mereka sadar bahwa kepemimpinan adalah amanah.
Maka dalam mendesain sistem tatanan pemerintahan, hendaknya selalu berorientasi pada kontrak politik yang berpihak pada rakyat, yang diukur melalui mekanisme-mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Sebaliknya, demokrasi mengalami kemunduran apabila pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin autokrat.
Mereka pandai menebar citra dan membuat wacana-wacana di atas panggung kampanye. Akan tetapi, semua itu jauh dari realisasi ketika mereka terpilih, atau sekadar retorika kosong yang menyihir publik. Oleh karena itu rakyat harus pandai memilih pemimpin yang adil. Karena negara (daerah) yang tidak diperintah dengan keadilan, adalah gerombolan besar perampok.***
Gusnanto
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Mahasiswa Program Studi Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(Poros Mahasiswa KORAN SINDO, 29 September 2016)
Sumber: Koran Sindo
Pilkada yang merupakan hajatan demokrasi tingkat daerah dengan segala dinamika politiknya memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Pilkada Serentak kali ini dipastikan akan lebih semarak, karena keikutsertaan Provinsi DKI Jakarta.
Dikutip dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), DKI Jakarta bersama 100 daerah lainnya (6 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten) akan menjadi daerah partisipan pada pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017 nanti. Sebagai ibu kota negara, tentu Jakarta akan menjadi pusat perhatian percaturan politik nasional. Hal ini dibuktikan dengan intensifnya pemberitaan media massa tentang pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang telah melibatkan tiga nama besar tokoh politik Indonesia.
Ibarat pemilihan presiden, hampir seluruh masyarakat Indonesia merasakan panasnya atmosfer persaingan para calon. Keterlibatan DKI tentu akan membuat persaingan politik semakin ketat. Namun yang terpenting, hal ini harus diantisipasi agar tidak sampai terjadi konflik horizontal yang bisa mengancam stabilitas nasional (Tajuk KORAN SINDO, 24/9/16).
Terlepas dari hiruk-pikuk panasnya iklim pilkada, warga Jakarta dan daerah lainnya harus tetap dingin dalam merayakan pesta demokrasi tersebut. Jangan sampai mereka terjebak pada fanatisme seremonial belaka. Warga harus tetap sadar bahwa esensi dari sebuah pemilihan, yaitu hanya untuk mencari sosok pemimpin yang berkualitas.
Pemimpin yang diharapkan mampu membawa daerahnya menjadi lebih baik. Jangan sampai acara yang menghabiskan banyak dana rakyat ini berakhir dengan sia-sia. Perlu kita ingat, memilih pemimpin merupakan kewajiban bagi warga di suatu negara/ daerah yang berdemokrasi.
Peran aktif warga tidak terbatas pada saat masa kampanye atau ketika di bilik suara saja, yang terpenting adalah berpartisipasi mengawal roda pemerintahan setelah proses pemilihan berlangsung, karena “Setiap pemilihan tiba” kata Yudi Latif, “mestinya menjadi momen perhitungan, apakah perjalanan demokrasi mengalami gerak maju atau mundur.” Dikatakan maju apabila terjadi kepuasan masyarakat dalam budaya politik dengan terciptanya pemilihan yang luber dan jurdil.
Indikator lainnya yaitu dihasilkannya pemimpin yang ideal. Pemimpin ideal adalah yang segala ide, ucapan, dan tingkah lakunya senantiasa setia kepada rakyat. Mereka sadar bahwa kepemimpinan adalah amanah.
Maka dalam mendesain sistem tatanan pemerintahan, hendaknya selalu berorientasi pada kontrak politik yang berpihak pada rakyat, yang diukur melalui mekanisme-mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Sebaliknya, demokrasi mengalami kemunduran apabila pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin autokrat.
Mereka pandai menebar citra dan membuat wacana-wacana di atas panggung kampanye. Akan tetapi, semua itu jauh dari realisasi ketika mereka terpilih, atau sekadar retorika kosong yang menyihir publik. Oleh karena itu rakyat harus pandai memilih pemimpin yang adil. Karena negara (daerah) yang tidak diperintah dengan keadilan, adalah gerombolan besar perampok.***
Gusnanto
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Mahasiswa Program Studi Manajemen
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(Poros Mahasiswa KORAN SINDO, 29 September 2016)
Sumber: Koran Sindo
Komentar
Posting Komentar